Berita
Kutipan Dari:
Humas
Setdakab Batu Bara
Nomor : 07/Humas/ SP/01/
2014
Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Januari 2014
Lokasi : Manado
Wali Kota & Bupati
Batu
Batu, TUMPAS
Gubernur
di tiap provinsi sebaiknya dipilih langsung oleh walikota dan bupati di wilayah
provinsi bersangkutan.
Pandangan
itu terungkap langsung dari Bupati Batubara Sumatera Utara H OK Arya
Zulkarnain, SH.MM disela rapat koordinasi Nasional Asosiasi pemerintah kota
seluruh indonesia (Apkasi) dan Asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia
(Apeksi) II di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Sabtu (11/1).
Menurut
dia, usulan itu untuk efisiensi biaya pemilihan umum dan meminimkan konflik
yang mungkin tercipta. Usulan itu ikut disisipkan dalam tanggapan kepala daerah
bupati dan walikota se-Indonesia terhadap RUU Pilkada yang tengah digodok DPR
RI ini. Poin penting dalam usulan ini adalah bagaimana pemilihan umum kepala
daerah di Indonesia bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Secara bersama
Bupati dan Wali kota yang hadir dalam Rakornas Apkasi dan Apeksi II ini
menegaskan menolak jika pemilihan kepala daerah di pilih oleh DPRD, dan tetap
mendukung pemilihan langsung oleh rakyat. Walikota dan Bupati dipilih langsung
oleh rakyat. Di tingkat selanjutnya, untuk pemilihan Gubernur, Walikota dan
Bupatilah yang memilih langsung, dengan demikian akan mengurangi biaya pemilu.
Usulan
yang sama di nilai Zulkarnain bisa di terapkan untuk pemilihan anggota dewan.
Rakyat memilih langsung anggota DPRD kabupaten Kota, anggota DPRD kabupaten
kota memilih anggota DPRD Provinsi. Demikian pula tingkatan lebih atas, anggota
DPRD Provinsi se Indonesia Bisa memilih anggota DPR RI. Dengan demikian biaya
pemilu bisa diminimkan. Usulan ini dipastikan telah dimasukan sebagai bahan
pertimbangan untuk DPR RI merampung kan RUU pilkada yang hingga saat ini masih
di godok.
Rakornas
Apkasi – Apeksi tersebut di hadiri ratusan Kepala Daerah se Indonesia. Rakornas
mengangkat tema “POTENSI PERMASALAHAN HUKUM YANG DI HADAPI KEPALA DAERAH SERTA
PENCEGAHANNYA” dan “ PERNYATAAN SIKAP TERHADAP RUU PILKADA. Tampak hadir Ketua
DPR RI Marzuki Ali, Ketua Apeksi GS Vicky Lumentut sekaligus Walikota Manado,
Dewan Penasehat Apkasi Siti Nurbaya Bakar, dan para pembicara.
Ketua
Apkasi Irsan Noor menuturkan, rakornas tersebut bukan semata mata kegiatan
tanpa makna. Kegiatan itu merupakan wadah untuk menganalisa masalah apa saja
yang membuat sejumlah kepala daerah tersandung masalah hukum belakangan ini. “
Melalui kegiatan ini kami ingin kembali memperbaiki harga diri dan citra diri
banyak kepala daerah yang belakangan ini banyak tersandung masalah hukum”. (Ed/Pon/Ar)
WAKA
BIRO
Surat
Kabar TUMPAS Independent
EDI
SUGIONO
Hp.
0823 6744 8317 / 0812 633 5517
Bangun
Sari, Kec. Talawi Kab. Batu Bara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar